BATAM – Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kepri merasa prihatin dengan terbukanya informasi setoran Kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kepri. Sejatinya jika ini terbukti, mereka tidak layak dipercaya lagi sebagai kepala OPD.
“Kalau memang benar. Ini benar menampar-nampar clean dan good government yang selalu digaungkan selama ini,” ungkap Rahmad Budi Harto, Ketua PW Ansor Kepri ketika dimintai tanggapan soal ini, Rabu (12/2).
Dosen kampus Ibnu Sina ini mengaku kaget saat membaca pemberitaan seputar kasus Nurdin tersebut.
Menurutnya sesuai dengan komitmen pemberantasan korupsi dan sumpah janji sebagai aparatur pemerintahan, pihak pihak yang suspect perlu ditinjau ulang jabatannya.
“Kalau ditanya maunya rakyat. Ya kalau aparatur itu tidak amanah, mereka harus mundurlah,” kata pelaku ekonomi syariah ini.
Meskipun begitu, Budi menyerahkan persoalan ini ke aparat penegak hukum. Ia berharap, proses ini berjalan dengan seadil adilnya
“Ekpektasi masyarakat selalu tinggi terhadap pejabat di pemerintahan. Rakyat menuntut mereka mesti perfect dalam menunaikan amanah,” pungkas mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam ini. (gr).
