Mahasiswa Bintan Minta KPK Usut Dana DJPL

BINTAN, Sejumlah kalangan mempertanyakan pencairan Dana Jaminan Pengolahan Lahan (DJPL ) tahun 2010 s/d 2015 bagi 12 perusahaan yang telah melakukan penarikan dana DJPL nya.

Dana tersebut dititipkan oleh 12 perusahan di Bank Perkriditan Rakyat Bintan senilai Rp48 milyar lebih dengan dugaan apakah ke 12 perusahahn tersebut sudah melaksanakan reklamasi lahan pasca tambang atau belum.

Sesuai dengan peraturan Kementerian ESDM No: 7 tahun 2014 tentang pelaksanan reklamasi dan paska tambang pada kegiatan usaha petambangan mineral dan batu bara pada pasal 47, pasal 51 ayat 1-3, pasal 53 ayat1,2, pasal 54 ayat 1,pasal 55 ayat 1 dan pasal 61 ayat 2 dan 3 dan peraturan menteri ESDM No.18 tahun 2008 dan pembaharuan peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2014, patut diduga dana tersebut keluar tidak sesuai aturan.

Dari hasil BPK tersebut, BPK RI menyimpulkan terdapat penarikan DJPL minimal sebesar 21,6 miliyar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan penelusuran dokumen print out rekening koran yang diterima TIM BPK, terindikasi adanya penarikan DJP L oleh 12 perusahaan sebesar 48 miliyar diketahui 11 perusahaan menarik dana DJPL nya dari bank BPR Bintan dan 1 perusahaan ditarik dar Bank BNI persero sebagaimana yang tertuang dalam LHP BPK RI Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau tahun 2016.

Apakah pencaiaran dana DJPL oleh 12 perusahaan tersebut telah sesuai dengan persentase reklamasi yang sudah dilakukan dibekas lahan galian tambang sesuai dengan peraturan dan perundang undang yang mengatur tentang pencaiaran DJPL tersebut.

Patut diduga lanjut dia, bahwa berita acara pemeriksaan dilapangan terkait berita hasil peninjauan penataan lingkungan/reklamasi, yang digunakan sebagai dasar penarikan DJPL oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan kondisi/persentase yang sebenarn

Seperti diketahui, dalam LHP BKP dijelaskan berdasarkan pembandingan antara data penarikan DJPL berdasarkan bukti print out rekening koran yang didapatkan Tim BPK dengan surat persetujuan Bupati dan berita acara (BA) hasil peninjauan reklamasi, terdapat 12 transaksi penarikan dana yang dilakukan oleh 8 perusahan yang belum ditemukan dukumen pendukunya dengan jumlah minimal 21,6 milyar.

Selayaknya pihak-pihak terkait segera melakukan kroscek kembali terkait pencairan dana DJPL bagi 12 perusahaan senilai 48,2 milyar apakah sesuai dengan persentase reklamasi, karena di lapangan dan menemukan kembali dukumen pendukung bagi bagi 8 perusahaan yang mencairkan DJPL minimal 21,6 milyar yang menurut BPK “belum ditemukan dukumennya saat pemeriksaan tahun 2016 itu”.

Lingka Diskusi Mahasiswa Hinterland Kabupaten Bintan, meminta KPK memeriksa dugaan money laudry DJPL (Dana Jaminan Penggunaan Lahan ) di Kabupaten Bintan sebesar Rp123 M. Dana tersebut yang infonya tersimpan di BPR Bintan.

“Bubarkan BPR Bintan karena sebagai tempat money laundry, dan dugaan pimpinan BPR Bintan kerabat dari Pemerintah Bintan periode 2009-2014,” kata Hairun Amirin, Ketua LDMH Bintan, Rabu (26/2). (st)