Selain Anak Pengumpul Getah Karet, Adian Juga Pernah Sodorkan Anak Pulau Jadi Komisaris
BATAM, Selain anak pengumpul getah karet yang disorong untuk menjadi Komisaris di perusahaan BUMN, Adian Napitupulu juga menyorong anak pulau di perbatasan untuk menduduki jabatan Komisaris di BUMN.

Namanya Hazhary lulusan Sarjana Hukum Islam (SHI), asli anak Pulau Belakangpadang, Batam yang sejak kecil tidak pernah tersirat mimpi di hatinya menjadi Komisaris BUMN, yang kebetulan berada di Pulau Batam.

Biasanya yang menduduki jabatan Komisaris di BUMN tersebut (PT Persero Batam), berlatarbelakang Jendral Bintang Dua atau pensiunan Jendral atau petinggi dari Kementerian atau institusi pusat jabatan Eselon yang ditugaskan di perusahaan plat merah yang ada di Batam.

“Ada anak pulau, dan putra daerah yang jadi Komisaris BUMN di Batam, selama ini sejak perusahaan BUMN tersebut berdiri dan beroperasi di Batam, jabatan Komisarisnya didudukit petinggi-peringgi pusat. Nah hari ini komisarisnya dijabat oleh asli anak pulau,” ujar Rizki Faisal, Presnas 98 Provinsi Kepri yang juga politisi berpengaruh Partai Golkar.

Adian selalu memberi peluang kepada kawan-kawan yang dengan ikhlas berjuang, rela bertungkuslumus dan loyal pada perjuangan tanpa melihat latarbelakang status sosialnya. Meski bukan anak siapa-siapa, hanya anak pulau yang tinggal di pelantar Belakangpadang atau rumah yang berdiri di atas permukaan air Laut.

Bukan anak pejabat, bukan anak PNS/ASN juga bukan anak pegawai BUMN/BUMD. Dia anak pulau yang seluruh aktifitas kehidupan orang tuanya dihabiskan di pulau tapi punya semangat belajar dan setia dalam berjuang. “Dia bukan anak siapa-siapa, asli anak pulau yang punya mimpi ingin maju,” ujar Adian waktu itu.

Terkait komisaris, Adian menegaskan hanya memberikan nama-nama ke presiden dan mensesneg karena diminta.

“Jadi, kalau kemudian dia (Erick) menolak, dia menolak nama yang diberikan siapa? Yang diberikan presiden?” tanya Adian Napitupulu.

Adian lebih lanjut mengatakan, usulan presiden tersebut sangat penting diterjemahkan hingga saat ini.

“Andaikan ada dua ribu komisaris perusahaan yang letaknya di daerah itu komisarinya tinggal di Jakarta. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk rapat,” ucapnya.

Adian mencontohkan, komisaris setiap perusahaan pelat merah itu melakukan rapat empat kali dalam sebulan. Jika tinggal di Jakarta, maka diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk ke daerah, hanya untuk menghadiri rapat.

“Saya asumsikan untuk transportasi, setiap orang menghabiskan sekitar Rp 20 juta. Maka untuk rapat saja, itu menghabiskan Rp 40 miliar per bulan. Jadi, apa yang disampaikan presiden itu sangat masuk akal,” kata Adian. Menurutnya, ketika komisaris merupakan dari putra daerah dan tinggal di daerah tersebut, maka akan sangat efektif dalam hal penghematan anggaran. Selain itu, juga sangat efektif dalam hal melakukan pengawasan. (ST)