Utusan Sarumaha, Minta Pemko Batam Penuhi Kebutuhan Masyarakat.

BATAM, SUARATEMPATAN.COM – Pedagang kaki Lima (PK5) mengaku tak lagi bisa berjualan di Welcome to Batam, hal itu imbas dari merebaknya Virus Corona atau Covid-19. Sehingga mereka dilarang sementara untuk berjualan dilokasi tersebut.

Kemarin, pihak kepolisian dan pihak Satpol PP dikabarkan membubarkan pengunjung Welcome to Batam yang terlihat duduk nongkrong di setiap angkringan yang ada dilokasi itu.

Hal itu tentu membuat para pedagang pun mengeluh dan mengaku kehilangan pendapatan akibat adanya larangan itu. Dan jikalau pun mereka tetap berjualan dilokasi tersebut. Pengunjung yang biasa ramai, kini tak lagi seperti biasanya.

Untuk itu, pedagang kaki lima welcome to Batam meminta perhatian atau solusi dari Walikota Batam untuk kelangsungan hidup mereka.

Menanggapi hal itu, Utusan Sarumaha, SH Anggota DPRD kota Batam, fraksi Partai Hanura meminta pemerintah kota Batam untuk segera mengambil langkah yang dapat dirasakan khususnya untuk masyarakat yang tak lagi bisa mengais rezeki setiap hari seperti sediakala.

Ia mengatakan, himbauan pemerintah harus jelas dan tegas serta tidak diskriminatif. Menurut dia, kalau bicara tutup itu pemerintah tidak boleh diskriminatif. Pemerintah Kota Batam tidak boleh diskriminatif untuk tempat-tempat tertentu semua yang bersifat menimbulkan kerumunan itu harus ditutup.

“Jangan sampai ada di Welcome to Batam di tutup tempat lain di buka nah itu, itu kita harus tegas disitu, kalau memang kebijakannya adalah penutupan maka harus di lakukan sekarang secara menyeluruh tidak boleh ada yang itu bisa buka, ini nggak bisa buka dan sebagainya.” kata Utusan Sarumaha dihubungi media ini, Minggu/28/3/20.

Terkait masalah surat edaran pemerintah kota Batam untuk membatasi kegiatan kerumunan selama 14 hari dan berefek kepada pedagang ekonomi lemah. Dimana pemerintah meminta masyarakat untuk banyak dirumah saja, Utusan Sarumaha berkomentar bahwa pemerintah harus sudah bisa memberikan perhatian besar kepada mereka, alias solusi yang nyata.

Utusan Sarumaha Anggota DPRD Kota Batam juga meminta agar pemerintah memenuhi hak dasar warga yang tengah dikarantina selama waktu yang telah ditentukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

“Pemerintah harus memberikan perhatian luar biasa, terutama daerah-daerah seperti kavling, Ruli dan termasuk pedagang disana. Saya pikir pemerintah harus segera bergegas untuk penyediaan sembako, setidaknya ini bisa mengobati lah. Gak punya penghasilan tapi yang mau dimakan ada gitu,” kata Utusan.

“Kita dan pemerintah kota Batam (Walikota Batam) juga harus perhatikan dampak adanya pembatasan aktifitas tersebut. Jangan kita hanya memberikan himbauan tapi tidak ada solusi. Mereka (masyarakat) yang tak bisa bekerja bagaimana? Itu juga harus dipikirkan. sambungnya.

Ia menyanyakan, jika masyarakat hanya diminta untuk mematuhi setiap himbauan ditengah merebaknya virus Corona, namun malah pemerintah belum memberikan solusi untuk masyarakat yang sangat merasakan dampak pembatasan aktifitas tersebut.

Utusan Sarumaha juga mendukung penegakan hukum terhadap sangsi pidana. Namun kendati demikian jangan sampai juga yang menjadi ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat karena ada dampak sanksi hukum itu.

“Saya sepakat artinya sangsi itu bisa kita jalan kan, kalau memang ini balance dengan kebijakan pemerintah, ada hak dan kewajiban,” kata Utusan.

Disebutkan secara jelas pula. Di UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan, pasal 8 bahwa, setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

“Sangsi tegas ini harus juga didukung kebijakan pemerintah yang membantu masyarakat. Contohnya penyediaan. obat, sembako murah yang mungkin harganya 30% kalau bisa sekalian digratiskan. Cuman pelaksanannya ini harus melihat kelas kelas ekonomi. Jangan sampai orang yang mampu ekonominya mendapatkan sembako tersebut,” ujarnya.

Kemudian tambahnya, bahwa dalam didalam pemerintah, khususnya di kota Batam, ada dana khusus untuk penanggulangan bencana yang cukup besar. Diharapkan dia dapat segera dipergunakan dengan baik. Ditambah, dengan sumbangan yang telah masuk ke Pemko Batam, pihaknya meminta ketransfaran dan dana tersebut dapat tepat sasaran.

“Yaa, mau tidak mau kita beberapa pembangunan harus di batalkan dan dana tersebut dapat digunakan untuk penanggulangan penyakit menular ini,” jelasnya. (ST)

 

SUMBER : ALURNEWS.COM