SUARATEMPATAN.COM – Wakil Ketua l DPRD Kabupaten Lingga Aziz Martindas, angkat bicara terkait permasalahan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Lingga. Rabu (31/03/21).
Saat ditemui di ruangannya setelah selesai pelaksanaan rapat dengar pendapat, Aziz Martindas berkomentar dengan mengatakan, sedikit menyesal dengan program BBM satu harga yang digaungkan oleh Presiden Jokowi sebagai peraturannya.
Pasalnya menurut aziz, program tersebut terhambat dengan pemikiran yang dimonopoli oleh satu perusahaan yang mengimplementasikannya.
“Jadi kita minta, agar pemerintah memberikan peluang seluas-luasnya kepada pengusaha, yang ingin menginvestasikan BBM satu harga, yang merupakan program Pak Jokowi ini, sehingga tidak di monopoli oleh satu perusahaan,”
“Apalagi perusahaan itu milik pemerintah yang dibawah naungan BUMD seperti PT. Pembangunan Selinsing Mandiri, yang selama ini ada masalah secara hukum di dalam menjalankannya,”
“Sampai belum clearnya persoalan-persoalan hukum yang sudah memakan Dana APBD yang cukup besar selama adanya perusahaan tersebut,” kata Aziz Martindas.
Aziz menjelaskan, ada lima titik yang di usulkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang semuanya di bawah naungan PT. Pembangunan Selinsing Mandiri.
“Untuk titik BBM satu harga yang di usulkan itu nanti bisa di tanyakan kepada Kabag Ekonomi” lanjut Aziz.
Aziz berharap, program penjualan BBM satu harga, yang merupakan program Presiden Jokowi tersebut segera dapat di realisasikan paling lambat operasionalnya tahun 2022 nanti.
“Oleh karena itu, pemerintah harus memberi seluas-luasnya kesempatan kepada pengusaha yang punya keinginan untuk membantu masyarakat secara ekonomis, manakala program BBM satu harga ini dapat berjalan di Kabupaten Lingga,”
“Siapa pun orangnya harus di beri peluang, jangan di monopoli oleh satu perusahaan saja, apalagi perusahaan itu milik pemerintah yang selama ini sudah jelas ada masalah secara hukum dalam menjalankannya,” pungkas Aziz Martindas.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kabupaten Lingga Said Hendri, membantah tentang adanya informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga sudah melakukan usulan yang di rekomendasikan terkait 5 titik BBM satu harga kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
“Belum di rekomendasi sama sekali, dan itu hanya wacana, memang sudah diusulkan lima titik, tapi belum ditetapkan siapa pihak investornya,” kata Said Hendri. (juf/red)
