Suaratempatn.com – Masuknya 250 ton beras impor di Sabang, Aceh menjadi perhatian serius Fraksi Partai Nasdem DPR. Pasalnya, praktik tersebut bertentangan dengan penegasan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia telah mencapai kemandirian pangan dan mencatatkan surplus beras nasional.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Viktor Bungtilu Laiskodat bahkan mengutip pernyataan Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB pada September 2025, bahwa cadangan beras mencapai 4 juta ton.
“Di saat Indonesia mencatat panen raya dengan stok beras melimpah, sangat disayangkan jika tetap dilakukan impor dari negara lain,” ujar Viktor kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 25 November 2025.
Kebutuhan beras di Sabang, lanjutnya, harus bisa dipenuhi dari stok beras nasional yang melimpah, tanpa harus mengandalkan impor.
Dia mencatat bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga Oktober 2025 telah mencapai 31,04 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional sekitar 27,3 juta ton. Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus sekitar 3,7 juta ton.
“Mari kita jaga kedaulatan dan wibawa pangan Indonesia dengan mengoptimalkan stok dalam negeri tanpa bergantung pada impor,” katanya.
Lebih lanjut, dia berharap ada koordinasi yang matang dan komprehensif antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BKPS) dengan pemerintah, agar setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan visi besar Indonesia dan tidak menimbulkan kebijakan yang kontraproduktif.
“Kami mendorong adanya koordinasi yang lebih komprehensif antara BKPS dan pemerintah agar kebijakan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan arah kebijakan pembangunan nasional,” pungkasnya. (***/zai)
